“Dibawah kepemimpinan bapak Pj walikota Muflihun, kami sangat berterimakasih atas respons cepat terhadap keluhan masyarakat seperti salah satunya perbaikan jalan dharma bakti yang sebelumnya jika turun hujan seperti kolam,” ungkap Sandro (41), warga Payung Sekaki kepada awak media.
Lebih lanjut, Sandro mengharapkan agar tidak terjadi lagi pergantian (pemilihan ulang) Pj Walikota, karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan setiap program dan kinerja cepat bapak Muflihun, pada Minggu (16/04/2023).
Sebagaimana diketahui, Gubernur Riau tidak mengusulkan nama Muflihun sebagai Pj Walikota ke Kementerian Dalam Negeri. Pengamat politik menilai ada kepentingan politik Gubernur Riau Syamsuar yang terkait dengan tahun 2024.
Dalam hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr. Panca Setya Prihatin menyatakan bahwa mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah seharusnya mengacu pada kepentingan daerah yang bersangkutan. Dalam otonomi daerah, ketiga pihak yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPRD kabupaten/kota dan gubernur harus memiliki itikad baik untuk mengusulkan nama-nama yang tidak hanya berintegritas bersih dan jujur, tetapi juga memahami tentang kondisi daerahnya.
Namun, Panca menilai pengusulan nama-nama Penjabat Walikota Pekanbaru oleh gubernur Riau terkesan lebih mengedepankan kepentingan politik daripada kepentingan daerah. Hal ini ditandai dengan pengabaian yang terjadi pada tahun lalu, dimana Kemendagri menetapkan nama yang berbeda dengan usulan gubernur.
“Tentu kita bisa berhusnuzon dengan pusat, namun dalam periode kedua ini saya melihat usulan nama yang dibuat gubernur tidak menyertakan nama PJ Walikota Pekanbaru tanpa menjelaskan hasil evaluasinya kepada publik. Maka, muncul asumsi publik bahwa penunjukan nama yang diusulkan itu sarat dengan kepentingan dan kenyamanan gubernur, apalagi akan menghadapi helat politik 2024 jelas akan mengganggu arah kepentingannya,” kata Panca, seperti yang dikutip oleh cakaplah.com, pada Sabtu (15/4/2023).
Untuk itu, Panca berharap pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat mengevaluasi cara penunjukan PJ yang seharusnya tidak sarat dengan kepentingan politik, tetapi lebih memperhatikan masa jabatan pejabat transisi yang disetarakan dengan proses pemilihan sampai penetapan kepala daerah definitif dari proses pilkada.
Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada agenda penunjukan PJ yang sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan kepentingan politik di daerah. Berikut adalah 10 prestasi yang diraih oleh Muflihun selama menjabat sebagai Pj Walikota Pekanbaru:
1. Penghargaan Kota Layak Anak 2022 yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bulan Juni tahun 2022.
2. Pemko Pekanbaru meraih dua penghargaan dari KPK pada Bulan Agustus, kategori pemulihan dan penertiban aset tahun 2021.
3. Pemko Pekanbaru menerima penghargaan TPID Award 2021 sebagai Kota Berkinerja Terbaik dalam Pengendalian Inflasi di wilayah Sumatera pada Bulan September.
4. Pemko Pekanbaru meraih penghargaan penilaian kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2021 kategori baik dari KASN pada Bulan Oktober.
5. Pemko Pekanbaru menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 dari Kementerian Investasi pada Bulan Oktober.
6. Pekanbaru meraih penghargaan Investmen Award kategori pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antar usaha besar dengan UMKM 2022 pada Bulan November.
7. DPMPTSP meraih penghargaan peringkat 1 kategori A pelayanan prima dari Kemenpan-RB RI pada Bulan Desember.
8. Pekanbaru mendapatkan penghargaan Kota Terinovatif peringkat 2 pada ajang penghargaan Innovative Government Award 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian pada Bulan Desember.
9. Masuk tiga besar Pj kepala daerah terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan Achievement Motivation Person dari Komisi Informasi (KI) Riau.
10. Menerima 2 penghargaan APBD Award 2023, serta Penghargaan sertifikat Adipura.*jh/bnb.