“Karena waktu tersisa hanya dua tahun lagi. Presiden telah menetapkan bahwa pada tahun 2024, penurunan stunting harus mencapai angka 14% di seluruh Indonesia. Apa gunanya pembangunan kita bagus tapi tingkat stunting kita tinggi,” kata Wakil Bupati pada acara Rekonsiliasi Penurunan Masalah Stunting Tingkat Kabupaten Rokan Hilir, di lantai tiga, kantor Bupati Rokan Hilir, Bagansiapiapi pada hari Rabu (2/11/2024).
Wakil Bupati tidak ingin saat pertemuan seluruh kepala daerah nanti, Rokan Hilir akan diperingatkan oleh Presiden karena tidak mampu menurunkan angka Stunting. Jika perlu, istilah Stunting dapat diganti dengan kata yang lebih akrab dengan pendengar agar mudah untuk dilaksanakan programnya di lapangan.
“Kita memiliki anggaran besar tapi tak pernah habis. Kepada pemegang anggaran, tolong habiskan anggaran tersebut agar mendapatkan hasil maksimal,” pintanya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati meminta semua pimpinan OPD untuk mencari formula yang tepat dan bekerja cepat serta memiliki sinergi di internal OPD mulai dari Kasi, Kabid dan Sekretarisnya. Jangan sampai terjadi ketidakharmonisan di dalam organisasi, terutama yang dapat menghambat program-program yang sudah ada.
Menurutnya, jika angka stunting tinggi, akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran kesehatan dan dapat mengurangi tunjangan pegawai. Selain itu, masalah Stunting juga sering menjadi topik dalam debat calon Presiden hingga kepala daerah.
“Stunting adalah program inti pemerintah baik pusat maupun daerah. Saat ini, angka Stunting kita mencapai 29% dan merupakan yang paling tinggi di Riau. Kita akan merugi. Oleh karena itu, saya meminta OPD serta camat dan kepala desa untuk bersama-sama berkomitmen menurunkan angka stunting,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta Kementerian Agama untuk melakukan screening kepada pasangan calon pengantin untuk menjaga kesehatan.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, Mahgdalena menyatakan bahwa kegiatan rekonsiliasi stunting bertujuan untuk konvergensi, yaitu kombinasi pemerintah dan swasta dari semua sektor untuk menyelesaikan masalah stunting.
Dia mengungkapkan bahwa angka stunting di Rohil adalah yang tertinggi di Riau. Dengan kekuatan tenaga sebanyak 947 tim pendamping keluarga yang telah dilatih pada tahun 2021 dan 2022, yang terdiri dari Bidan desa, kader PKK, dan kader KB, diharapkan mereka dapat mendampingi keluarga yang berisiko stunting.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan aplikasi Elsimil, yaitu aplikasi siap nikah dan siap hamil yang didampingi oleh tim pendamping keluarga.
“Bagi pasangan calon pengantin, jangan takut untuk menikah, hanya saja nanti didampingi oleh tim pendamping keluarga karena jika kadar HB rendah, tablet tambah darah akan diberikan dan jika kehamilan kondisi bayi sehat,” jelasnya.*jh/bnb.