Aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau (Gempar) Riau, melalui Koordinator Umum Erlangga SH menegaskan “Kami mendesak Gubernur Riau untuk segera menyurati Mendagri dan Presiden agar segera mencopot dan menonaktifkan SF HARIANTO dari jabatan Sekda Provinsi Riau. Ia memiliki kekayaan sebesar 9,7 miliar Rupiah, dengan dugaan bahwa istri yang juga ASN pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMA 7 Pekanbaru hidup mewah tidak wajar. Hal ini tentunya mencoreng amanah jabatannya. Kami mendesak Gubernur Riau dan Mendagri untuk segera mengganti Sekda Provinsi Riau,” ujarnya pada Selasa (21/03/23).
Tuntutan serius tersebut akan dibuktikan oleh Aliansi Gempar Riau bersama seluruh elemen masyarakat, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau pada hari Senin (27/03/23), sekitar pukul 13.00 WIB.
Dugaan gaya hidup istri dan anak SF Hariyanto yang mewah tidak hanya merugikan hati masyarakat, tetapi juga dinilai membawa dampak pada daftar nama-nama wartawan Riau yang diduga mendapatkan “healing gratis” dari Sekdaprov SF Hariyanto.
Permasalahan tersebut terungkap bahwa SF Hariyanto pernah membiayai beberapa wartawan Riau untuk berlibur ke luar negeri.
Dari sebuah gambar yang diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed, terdapat 15 wartawan yang diduga menerima program “jalan-jalan gratis” tersebut.
“Ini daftar wartawan dan media yg healing2 ke Malaysia dan Thailand dengan biaya terbesar dr Sekdaprov SF Hariyanto,” ujar akun Twitter @PartaiSocmed, Selasa 21 Maret 2023.
Kemudian, akun ini juga menyoroti kredibilitas para wartawan yang diduga mendapatkan ‘fasilitas gratis’ dari SF Hariyanto.
“Apakah para awak media yg difasilitasi healing ke LN ini mengkritisi klarifikasi janggal Sekda Riau tersebut, apakah mereka melakukan kerja investigatif atau paling tidak verifikasi? Oh tidak, berhubung sudah dibuat kenyang mereka akan pura-pura percaya apa pun yang disampaikan Pak Sekda,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IMO Indonesia DPW Provinsi Riau, Johan Elvianus meminta Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto bertanggung jawab dalam menjelaskan secara jujur dan transparan ke publik.
Tambahnya lagi, “seharusnya Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto dapat menyikapi dengan mengajukan pengunduran diri sebagai pejabat di pemerintahan Provinsi Riau, seperti kasus Kasubbag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg, Esha Rahmansah Abrar yang mengajukan pengunduran diri pasca istrinya memamerkan kemewahan di media sosial.”
Ketua IMO Indonesia DPW Provinsi Riau, Johan Elvianus yakin Kemendagri RI Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D. tidak kalah tegas dari Kementerian Sekretariat Negara saat mengambil langkah tindakan tegas dengan menonaktifkan Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg, Esha Rahmansah saat itu.
Dalam puluhan tahun menjadi seorang pejabat, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SF Hariyanto baru dua kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada tanggal 24 April 2015 dengan total kekayaan mencapai Rp2,2 miliar, dan tanggal 31 Desember 2021 dengan total kekayaan sebesar Rp9,7 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan tentang surat tersebut.***